AKREL, Akademi Komunitas Negeri Rejang Lebong menghadiri undangan dari Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengenai Diseminasi Internal Hasil Kinerja Program Ekosistem Kemitraan. Kegiatan acara ini, AKREL yang diwakilkan oleh Wakil Direktur AKREL Nining Suningsih.
Direktur Mitras DUDI Ditjendiksi Kemendikbudristek, Adi Nuryanto, dalam laporannya saat Diseminasi Hasil Kinerja Program Ekosistem Kemitraan menyampaikan bahwa, program ekosistem kemitraan merupakan pelaksanaan atas arahan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi dalam mengintegasikan antara ekonomi daerah dan pendidikan vokasi. Pendidikan vokasi diharapkan bukan lagi menjadi hal yang terpisah dari potensi dan agenda aktivitas daerah maupun wilayah dan pembangunan ekonomi tidak akan bisa dipisahkan dari pendidikan vokasi. Saat ini selain menghasilkan 27 policy paper yang sebagian sudah diserahkan ke pemerintah daerah masing-masing, program kemitraan ini juga telah melahirkan ekosistem kemitraan yang dibentuk secara kolektif oleh Konsorsium Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Pendidikan Vokasi (PTPPPV) dengan berbagai stakeholder sebagai agen pembangunan daerah. Program kemitraan ekosistem ini adalah bagian dari upaya pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi. “Policy paper tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam mewujudkan agenda prioritas pembangunan daerah melalui kemitraan strategis antara satuan pendidikan vokasi dengan para stakeholder”, ungkap Adi.
Policy paper ini sendiri merupakan hasil kajian yang telah dilakukan oleh Konsorsium PTPPPV pelaksana program penguatan ekosistem kemitraan untuk pengembangan inovasi berbasis potensi daerah bersama Ditjendiksi melalui skema pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Dokumen ini memuat sejumlah hal, di antaranya terkait dengan pemetaan dan klastering potensi-potensi daerah, perencanaan tenaga kerja, innovation planning, serta klasterisasi inovasi yang didasarkan pada potensi atau kebutuhan masing-masing daerah. Policy paper ini juga memuat sejumlah rekomendasi dari tim Konsorsium PTPPPV yang dapat digunakan sebagai dokumen rujukan untuk pengembangan atau pembangunan daerah.
Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kiki Yuliati, menyoroti masuknya pendidikan vokasi dalam sentra perbincangan di daerah melalui program kemitraan daerah serta policy paper yang telah dihasilkan. Melalui dokumen kebijakan tersebut, pendidikan vokasi diharapkan bisa menjadi pertimbangan pemerintah daerah dalam perumusan kebijakannya. “Bagaimana caranya, apapun yang kita kerjakan, program apapun yang dibuat, bagaimana caranya agar lulusan dan hasil riset harus bermanfaat. Kemajuan pendidikan vokasi tidak bisa lepas dari daerah,” ungkap Dirjen Kiki. Selain itu, menurut Dirjen Kiki melalui kegiatan program kemitraan daerah juga telah mendorong politeknik untuk membangun jejaring yang semakin kuat. “Jejaring ini akan menjadi aset yang sangat berharga bagi perguruan tinggi vokasi untuk terus menjaga relevansinya,” tambahnya.
Direktur Fasilitas Riset LPDP, Kementerian Keuangan, Wisnu Sardjono Soenarso, LPDP sejak Tahun 2021 mendanai kegiatan riset vokasi dengan dana yang cukup besar yang dikerjakan di Perguruan Tinggi Vokasi dan hasilnya luar biasa karena dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, ada sekitar 66 tim riset. Policy paper yang sudah dihasilkan tidak sebatas pada dokumen, melainkan modal ekosistem yang dapat digunakan untuk memajukan ekonomi daerah. “Dokumen ini membentuk klaster inovasi yang telah sesuai dengan potensi daerah,” ungkap Wisnu. Wisnu berharap, perguruan tinggi vokasi yang terlibat dalam konsorsium ini dapat terus menjaga semangat dalam mengawal dokumen kebijakan yang sudah dibuat. “Dalam waktu dekat akan terjadi pergantian kepemimpinan, hasil policy paper harus terus dikawal,” ujar Wisnu.
Sebagai sebuah hasil kajian yang lengkap terkait dengan potensi pengembangan pembangunan ekonomi daerah, policy paper yang dihasilkan Konsorsium PTPPPV ini mendapat sambutan positif dari sejumlah kepala daerah. Beberapa daerah bahkan menggunakan policy paper sebagai referensi utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Penulis : Ratna Juwita